Desil 10 di Data, Anak Pendarahan Setahun Dua Bulan: Di Mana Kepekaan Pemerintah?
BULUKUMBA — Ketika angka di dalam sistem mengatakan sebuah keluarga berada pada desil 10, kehidupan nyata keluarga tersebut justru memperlihatkan perjuangan yang jauh berbeda.
Seorang kepala rumah tangga di Kabupaten Bulukumba yang bekerja sebagai pewarta dengan penghasilan tidak tetap harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak pertama menderita hemofilia dan, berdasarkan keterangan keluarga, mengalami pendarahan pada kaki sebelah kiri yang telah berlangsung sekitar satu tahun dua bulan.
Hampir setiap bulan, anak tersebut menurut keterangan orang tuanya harus menjalani transfusi darah di rumah sakit.
Kontrol dan pengobatan juga harus dilakukan ke Makassar dengan jarak perjalanan sekitar 150 kilometer dari Bulukumba.
Di rumah, masih ada anak kedua sekaligus anak bungsu yang duduk di bangku SMA dan membutuhkan biaya pendidikan.
Lantas, bagaimana mungkin kondisi keluarga seperti ini hanya dibaca melalui sebuah angka desil 10 tanpa melihat secara utuh beban yang mereka tanggung?
Ketika Data Lebih Cepat Berubah daripada Kondisi Kehidupan
Pemerintah melalui BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi dan bukan semata-mata berdasarkan pendapatan. Posisi desil juga dapat berubah dan DTSEN harus terus dimutakhirkan agar mencerminkan kondisi masyarakat.
Pertanyaannya kemudian sederhana:
Apakah data keluarga ini benar-benar sudah menggambarkan kondisi mereka hari ini?
Pertanyaan tersebut bukan muncul tanpa alasan.
Sang pewarta mengaku tidak tinggal diam. Ia justru mendatangi sendiri sejumlah kantor pemerintah untuk mencari tahu mengapa status keluarganya tercatat berada pada desil 10.
Ia mendatangi Mal Pelayanan Publik Bulukumba, loket 17.
Dari sana ia diarahkan ke Dinas Sosial dan bertemu dengan Ibu Nopa.
Selanjutnya ia diarahkan ke Kelurahan Tanah Kongkong dan bertemu dengan Ibu Reny.
Dari kelurahan, ia kemudian diarahkan menunggu petugas Dinas Sosial bernama Pak Ocang untuk melakukan survei terhadap kondisi ekonomi keluarganya.
Petugas Datang, Rumah Tertutup, Survei Belum Menyentuh Kondisi Dalam Rumah
Kamis, 1 Oktober 2026, petugas yang ditugaskan melakukan survei akhirnya datang ke kediaman pewarta.
Namun, saat petugas tiba, rumah dalam keadaan tertutup. Petugas kemudian memilih meninggalkan lokasi tanpa masuk ke dalam rumah.
Setelah itu, pewarta berupaya menghubungi Pak Ocang melalui WhatsApp.
Dalam komunikasi tersebut, Pak Ocang menyampaikan bahwa telepon selulernya tidak dapat digunakan di luar apabila tidak terhubung dengan jaringan Wi-Fi.
Di sinilah pertanyaan publik patut diajukan:
Bagaimana pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi sebuah keluarga apabila proses verifikasi lapangan belum benar-benar melihat kondisi keluarga tersebut secara langsung?
Ini bukan semata-mata persoalan seorang wartawan.
Ini menyangkut bagaimana negara memastikan data sosial ekonomi warganya benar-benar diperbarui ketika warga sendiri telah datang mencari penjelasan.
Bahkan BPS secara resmi menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk pengecekan lapangan (ground check), serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila data dirinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemerintah Jangan Hanya Percaya Angka
Pemerintah tentu membutuhkan data untuk menentukan sasaran berbagai program. Namun data hanya akan berguna apabila data tersebut benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat.
Jangan sampai angka di komputer lebih dipercaya daripada kondisi warga di depan mata.
Seorang ayah yang penghasilannya tidak tetap harus membiayai perjalanan pengobatan anak ke Makassar.
Seorang anak dengan hemofilia harus menghadapi pendarahan yang menurut keterangan keluarga sudah berlangsung satu tahun dua bulan.
Hampir setiap bulan harus menjalani transfusi darah.
Sementara anak bungsu masih duduk di bangku SMA.
Namun keluarga tersebut harus mempertanyakan mengapa mereka berada pada desil 10.
Di sinilah pemerintah ditantang untuk membuktikan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar prosedur administratif.
Jika memang setelah dilakukan survei menyeluruh keluarga tersebut tetap berada pada desil 10, pemerintah perlu memberikan penjelasan berdasarkan indikator dan data yang digunakan.
Sebaliknya, jika setelah diverifikasi ditemukan bahwa data sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini, maka pembaruan data semestinya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena pemerintah sendiri menegaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis dan data yang tidak sesuai dapat diajukan untuk diperbarui melalui kanal yang tersedia.
Jangan Biarkan Warga Berjuang Sendiri Mengoreksi Data Negara
Keluarga ini tidak meminta agar angka desilnya diturunkan hanya karena merasa membutuhkan.
Yang diminta adalah data yang benar.
Jika kondisi kehidupan memang berbeda dengan data yang tercatat, maka biarkan fakta lapangan yang berbicara.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan instansi terkait patut memberikan perhatian terhadap proses verifikasi keluarga tersebut secara menyeluruh.
Bukan karena kepala keluarganya seorang wartawan.
Bukan pula karena kisahnya diberitakan.
Tetapi karena setiap warga berhak memiliki data sosial ekonomi yang diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.
Dan ketika seorang warga sudah mendatangi MPP, Dinas Sosial, kelurahan, hingga menunggu petugas survei datang ke rumah, jangan sampai perjuangan terakhirnya justru berhenti di depan pintu rumah yang kebetulan sedang tertutup.
Sebab pemerintah memiliki data. Tetapi warga memiliki kehidupan nyata. Dan ketika keduanya tidak lagi sesuai, tugas pemerintah bukan sekadar membaca angka—melainkan memastikan angka tersebut kembali sesuai dengan kenyataan.
Komentar