FKPB: Puluhan Ribu Warga Kota Palu Rasakan BERANI Sehat, Tak Perlu Ada Narasi Rivalitas
Palu, Sulawesi Tengah – Ketua Forum Klarifikasi Publik BERANI (FKPB), Octhavianus Sondakh, S.H., menilai dinamika politik yang berkembang belakangan terkait hubungan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid tidak perlu dibaca secara berlebihan sebagai rivalitas politik.
Menurut Octhavianus, yang seharusnya menjadi perhatian publik saat ini adalah dampak nyata program pemerintah yang sudah dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Palu.
“Kalau mau objektif, lihat dulu manfaat yang sudah diterima masyarakat. Di Kota Palu saja, sekitar 29 ribu warga sudah merasakan manfaat Program BERANI Sehat. Itu fakta yang tidak bisa dibantah,” tegas Octhavianus Sondakh.
Ia menjelaskan, Program BERANI Sehat yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya menggunakan KTP atau NIK, termasuk warga yang BPJS-nya tidak aktif maupun yang mengalami kendala administrasi.
Menurutnya, program tersebut telah memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang sebelumnya takut datang berobat karena persoalan biaya.
“Banyak warga yang sebelumnya menahan sakit karena tidak punya biaya atau BPJS menunggak, sekarang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu dampak sosial yang sangat besar,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, Octhavianus juga menyoroti Program BERANI Cerdas yang menurut penjelasan gubernur telah membantu sekitar 6 ribu mahasiswa asal Kota Palu melalui dukungan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Artinya masyarakat Kota Palu juga ikut merasakan langsung program-program prioritas gubernur, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan,” katanya.
Octhavianus menilai perhatian publik yang besar terhadap Gubernur Anwar Hafid saat ini merupakan sesuatu yang wajar karena program-program pemerintah provinsi memang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau programnya dirasakan rakyat, tentu perhatian masyarakat juga besar. Jadi tidak perlu semua hal ditarik menjadi narasi rivalitas politik,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah Wali Kota Palu yang aktif membangun daerah dan sering hadir di berbagai wilayah kabupaten/kota merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan dan politik.
“Kalau ada kepala daerah aktif bekerja, rajin turun ke masyarakat, membangun komunikasi lintas daerah, itu sesuatu yang positif dan sah-sah saja,” katanya.
Menurut Octhavianus, setiap kepala daerah memiliki hak politik yang sama, termasuk jika di masa depan ingin maju pada kontestasi yang lebih besar.
“Kalau ke depan ada keinginan untuk maju sebagai gubernur, itu hak politik setiap warga negara dan demokrasi memang memberi ruang untuk itu,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang justru dapat memperkeruh hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Sulawesi Tengah saat ini membutuhkan stabilitas dan sinergi pembangunan. Jangan semua dinamika langsung dipaksa masuk dalam bingkai konflik politik,” tegasnya.
FKPB juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memancing situasi sehingga hubungan gubernur dan wali kota terlihat seolah saling berhadapan.
“Yang dibutuhkan daerah hari ini adalah kebersamaan, profesionalisme pemerintahan, dan kolaborasi pembangunan. Jangan sampai ada pihak lain yang justru mengambil keuntungan dari suasana yang dipelintir menjadi konflik politik,” ujar Octhavianus.
Ia berharap masyarakat tetap fokus mengawal program-program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Yang paling penting hari ini adalah masyarakat terbantu, pelayanan berjalan, pendidikan dibantu, dan pembangunan terus bergerak. Itu yang seharusnya menjadi fokus bersama,” pungkasnya.
(Halid/Tispran Kelana/Tim)
Komentar