Konflik Lahan Memanas, DPRD dan Warga Morowali Desak Gubernur Turun Tangan Atasi PT Hengjaya Mineralindo
Morowali, 03/10/2025 – Ketegangan konflik lahan antara warga dengan PT Hengjaya Mineralindo kini memasuki babak baru. Setelah aksi massa besar-besaran di depan kantor DPRD Morowali dan rapat dengar pendapat (RDP)kemarin kamis 02 Oktober 2025, keputusan bersama menetapkan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, diminta turun langsung meninjau lokasi tambang.
Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan sengketa lahan masyarakat dari Kecamatan Bahodopi dan Bungku Pesisir — khususnya Desa Mekarti Jaya, Pada Baho, Bete-bete, Tandaoleo, dan Lafeu — telah naik ke level politik yang lebih tinggi.
Berdasarkan berita acara hasil RDP, pada Senin mendatang Ketua DPRD Morowali bersama perwakilan masyarakat akan berangkat menemui Gubernur Anwar Hafid. Pertemuan itu dinilai sebagai momentum penting untuk mencari jalan keluar atas kerugian masyarakat, termasuk tuntutan kompensasi atas tanaman perkebunan yang rusak akibat aktivitas perusahaan.
Sejumlah warga menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sebelum ada kepastian hukum dan pengakuan hak atas tanah mereka. “Kami butuh keadilan, dan jika tidak ada penyelesaian, aksi akan terus berlanjut,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Komentar