Sikap Ketus Operator SPBU 74.925.33 Disorot, Sebut Pertalite Dijual Pukul 06.30 WITA, Faktanya Pukul 01.24 Sudah Melayani Pembeli
BULUKUMBA – Pelayanan SPBU 74.925.33 kembali menuai sorotan. Kali ini bukan hanya menyangkut kepastian penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite, tetapi juga sikap seorang operator yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik.
Peristiwa tersebut terjadi saat seorang pewarta mendatangi SPBU sekitar pukul 00.33 WITA untuk meminta konfirmasi langsung terkait penjualan Pertalite.
Di lokasi, pewarta menemui seorang operator yang dalam pemberitaan ini disebut Rafli. Namun, bukannya memberikan penjelasan secara santun dan profesional, operator tersebut justru dinilai memberikan respons dengan nada ketus, bahkan terkesan menantang.
Saat ditanya mengenai penjualan Pertalite pada malam itu, Rafli menyampaikan bahwa BBM tersebut baru dapat dijual kembali pada pukul 06.30 WITA.
“Saya tidak tahu kalau setelah bongkar ini dijual. Yang jelasnya nanti besok pagi pukul 06.30 baru bisa dijual,” demikian pernyataan operator tersebut sebagaimana dituturkan pewarta.
Pernyataan itu disampaikan seolah-olah merupakan kepastian. Ironisnya, operator tersebut diduga langsung memberikan informasi tanpa terlebih dahulu memastikan atau mengonfirmasi kepada pengawas SPBU.
Namun, fakta di lapangan justru berbicara lain.
Belum berselang lama setelah menyampaikan bahwa Pertalite baru dijual pukul 06.30 WITA, sekitar pukul 01.24 WITA, BBM bersubsidi tersebut ternyata sudah kembali dijual kepada konsumen.
Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di SPBU 74.925.33?
Mengapa seorang operator begitu yakin menyampaikan bahwa penjualan baru dibuka pukul 06.30 WITA, sementara kenyataannya Pertalite sudah dipasarkan sekitar lima jam lebih awal dari waktu yang disampaikannya?
Apakah operator tersebut tidak mengetahui mekanisme operasional di tempatnya bekerja, ataukah koordinasi antara operator dengan pengawas memang tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Persoalan ini tentu bukan sekadar perbedaan penyampaian waktu. Ada persoalan transparansi informasi dan profesionalitas pelayanan yang patut mendapat perhatian serius.
Lebih disayangkan lagi, ketika masyarakat maupun wartawan membutuhkan penjelasan, justru respons dengan nada ketus yang diterima. Padahal, memberikan informasi secara santun bukanlah sesuatu yang sulit, terlebih bagi petugas yang sehari-hari berhadapan langsung dengan konsumen.
Jangan sampai operator merasa memiliki kewenangan untuk memberikan informasi sesuka hati, tetapi tidak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran informasi yang disampaikannya.
SPBU merupakan fasilitas pelayanan publik. Karena itu, setiap petugas dituntut mengedepankan etika, keterbukaan, dan profesionalitas. Bukan justru memperlihatkan sikap yang dapat menimbulkan kesan buruk terhadap pelayanan perusahaan.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola SPBU 74.925.33. Pengawasan terhadap operator tidak boleh hanya berorientasi pada aktivitas penjualan BBM, tetapi juga harus mencakup kedisiplinan, koordinasi, serta etika dalam melayani masyarakat.
Publik pun berhak mendapatkan penjelasan: apakah pernyataan Rafli tersebut merupakan instruksi resmi dari pengawas atau hanya keputusan pribadi tanpa koordinasi?
Hingga persoalan ini menjadi sorotan, pihak pengelola SPBU 74.925.33 perlu memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi dugaan yang merugikan kepercayaan masyarakat.
Kompak News akan terus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang profesional, serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak pengelola SPBU maupun operator yang bersangkutan.
Komentar