Ahli Waris Bong Kon Ho Gugat PT Sebatin, 2.375 Saham dan RUPS Pasca-Kematian Dipersoalkan
JAKARTA — Sengketa kepemilikan saham PT Sebatin bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ibu Siti Wardani, yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris tunggal dan sah dari almarhum Syamsuddin alias Bong Kon Ho alias William, menggugat persoalan kepemilikan 2.375 lembar saham yang sebelumnya tercatat atas nama almarhum.
Dalam gugatannya, Siti meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai pemegang saham pengganti sejak tahun 2006 sekaligus memberikan kepastian atas seluruh hak yang melekat pada saham tersebut.
Perkara ini tidak hanya menyangkut status kepemilikan saham. Penggugat juga mempersoalkan pelaksanaan RUPS dan RUPSLB PT Sebatin setelah Syamsuddin meninggal dunia pada 16 Maret 2006, termasuk persoalan pemanggilan RUPS yang menurut dalil gugatan masih menggunakan nama pemegang saham yang telah meninggal.
Nama Pemegang Saham yang Telah Meninggal Disebut Masih Digunakan
Menurut dalil dalam gugatan, sejak tahun 2006 hingga sekitar 20 tahun berikutnya, surat panggilan atau undangan RUPS maupun RUPSLB disebut masih ditujukan kepada almarhum Syamsuddin dengan menggunakan alamat Jalan H. Agus Salim No. 65, Menteng, Jakarta.
Kondisi tersebut dipertanyakan pihak penggugat.
Siti mempertanyakan mengapa pemanggilan RUPS masih menggunakan nama seseorang yang telah meninggal dunia, sementara menurut penggugat pihak perusahaan telah mengetahui keberadaan ahli waris.
Informasi yang diperoleh dari petugas keamanan di lokasi alamat tersebut juga menyebutkan bahwa tempat tersebut saat ini telah menjadi gedung dan bukan lagi rumah tinggal. Petugas keamanan disebut tidak mengetahui adanya orang bernama Bong Kon Ho maupun William yang tinggal di lokasi tersebut.
Namun, informasi mengenai kondisi alamat tersebut tetap perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan.
Surat Kuasa 2007 Turut Dipersoalkan
Penggugat juga menyoroti pelaksanaan RUPSLB PT Sebatin pada 7 November 2007.
Dalam gugatan disebutkan bahwa George Gunawan hadir dalam RUPSLB tersebut dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 9 Agustus 2007 yang disebut diberikan oleh Siti Wardani.
Persoalannya, menurut dalil penggugat, surat kuasa tersebut telah dicabut oleh Siti pada 20 Agustus 2007, atau sebelum RUPSLB digelar.
Karena itu, penggugat meminta majelis hakim menilai apakah surat kuasa tersebut masih memiliki kewenangan hukum pada saat RUPSLB berlangsung.
2.375 Saham Dipersoalkan Sejak 2006
Siti juga mendalilkan bahwa setelah Syamsuddin meninggal dunia pada 16 Maret 2006, tidak dilakukan perubahan atau pencatatan penggantian pemegang saham atas 2.375 lembar saham tersebut kepada dirinya sebagai ahli waris.
Menurut penggugat, kondisi tersebut menyebabkan kedudukan Siti sebagai ahli waris sekaligus pihak yang mengklaim sebagai pemegang saham pengganti tidak tercatat dalam daftar pemegang saham PT Sebatin.
Atas persoalan tersebut, Siti meminta pengadilan memberikan kepastian mengenai status hukum dan hak atas saham tersebut.
Hak Dividen Ikut Dipersoalkan
Persoalan hak ekonomi atas saham juga menjadi bagian dari perkara.
Penggugat mempersoalkan hak atas dividen yang melekat pada saham tersebut. Namun, pembagian dividen pada prinsipnya tidak otomatis dilakukan setiap tahun.
Pembagian dividen bergantung pada kondisi keuangan dan keuntungan perseroan serta keputusan RUPS mengenai penggunaan laba perusahaan.
Karena itu, persoalan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini bukan semata-mata apakah terdapat dividen, melainkan siapa yang secara sah memiliki hak atas saham dan hak ekonomi yang timbul dari kepemilikan saham tersebut.
Riwayat Perkara George Gunawan Turut Dicantumkan
Dalam gugatannya, penggugat juga mencantumkan riwayat perkara pidana yang pernah dijalani George Gunawan.
Pihak penggugat menyebut adanya putusan perkara tindak pidana korupsi yang pernah diproses mulai dari Pengadilan Negeri Bandung hingga tingkat peradilan yang lebih tinggi.
Namun, pencantuman riwayat perkara pidana tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam sengketa kepemilikan saham PT Sebatin.
Ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tetap harus dinilai berdasarkan bukti, dokumen, keterangan para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
Tiga Pertanyaan Besar Menunggu Jawaban Pengadilan
Perkara ini setidaknya menyisakan tiga persoalan utama.
Pertama, siapa yang secara sah berkedudukan sebagai pemegang 2.375 saham setelah pemegang saham sebelumnya meninggal dunia?
Kedua, apakah pelaksanaan RUPS dan RUPSLB setelah meninggalnya pemegang saham telah dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku?
Ketiga, apakah ahli waris memiliki hak atas saham beserta hak ekonomi yang melekat padanya, termasuk hak atas dividen apabila perseroan memperoleh keuntungan dan RUPS memutuskan pembagian dividen?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Perkara ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan 2.375 lembar saham. Sengketa tersebut juga menyentuh persoalan penting mengenai bagaimana kedudukan ahli waris seorang pemegang saham dicatat, diakui, dan dilindungi setelah pemegang saham tersebut meninggal dunia.
Seluruh dalil yang diajukan penggugat maupun bantahan pihak tergugat nantinya akan diuji dalam persidangan. Kebenaran dan kekuatan hukum masing-masing dalil akan ditentukan berdasarkan alat bukti serta fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.
(Halid/Samsul Daeng Pasomba, PPWI/Tim)
Komentar